Kades Viral di Bali Jadi Sorotan, Yoyarib Mau Ingatkan Publik Jangan Giring Opini

Reporter : Opa Baha

KUPANG, LPPL RSKK – Beredarnya video sejumlah kepala desa di Kabupaten Kupang yang terlihat mengonsumsi minuman beralkohol saat mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di Bali menuai perhatian publik.

Menanggapi polemik tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Yoyarib Mau, angkat bicara dan meminta masyarakat melihat persoalan tersebut secara proporsional serta tidak menggiring opini untuk menyerang pihak tertentu.

Yoyarib menjelaskan, minuman yang dikonsumsi dalam video tersebut merupakan bir, bukan minuman keras dengan kadar alkohol tinggi sebagaimana yang berkembang dalam sejumlah pemberitaan maupun opini publik.

Menurutnya, dalam kehidupan sosial masyarakat di kampung-kampung, kebiasaan duduk bersama sambil menikmati minuman tradisional seperti sopi atau moke bukanlah sesuatu yang asing. Bahkan, seorang pejabat yang tidak mau bergabung dalam tradisi tersebut terkadang justru dianggap sombong atau tidak mau berbaur dengan masyarakat.

"Ini poin pertama yang perlu kita jelaskan. Ketika kepala desa, anggota DPRD ataupun pejabat lainnya tidak bergabung dengan masyarakat untuk duduk bersama dan minum sopi atau moke, terkadang dianggap sombong," jelas Yoyarib.

Ia juga mempertanyakan letak kesalahan apabila para kepala desa, setelah menjalani aktivitas kegiatan, memilih beristirahat di tempat penginapan sambil menikmati bir untuk menghangatkan badan atau membantu mereka tidur lebih awal karena keesokan harinya masih harus mengikuti kegiatan.

Yoyarib menegaskan, berdasarkan penjelasannya, minuman tersebut dibawa oleh keluarga atau kerabat yang datang mengunjungi para kepala desa di tempat mereka menginap.

Ia menilai kondisi tersebut perlu diluruskan agar masyarakat tidak membangun persepsi yang keliru seolah-olah para kepala desa sengaja mendatangi tempat hiburan malam atau diskotek untuk berpesta minuman keras.

"Kalau memang mau minum-minuman keras, tentunya mereka bisa saja menyewa bar atau masuk diskotek. Tetapi itu tidak dilakukan. Mereka berada di tempat penginapan dan keluarga mereka datang berkunjung ke sana," tegasnya.

Lebih lanjut, Yoyarib mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang kepala desa maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang.

Menurutnya, dalam kehidupan berdemokrasi, perbedaan pandangan dan ketidaksukaan terhadap seseorang ataupun kebijakan pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk membangun opini yang menyesatkan.

"Jangan kemudian karena tidak suka dengan orang atau kebijakan bupati, lalu mencari-cari celah untuk menyerang. Ini tidak baik dalam demokrasi. Persoalan seperti ini harus dilihat secara objektif," tutup Yoyarib.