Tak Sekadar Jalankan Pemerintahan, Kades di Kabupaten Kupang Didorong Tingkatkan Pelayanan Publik

Reporter : Opa Baha

KUPANG,LPPL RSKK — Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan di tingkat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kupang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Desa dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk BPJS Ketenagakerjaan hingga pihak Kejaksaan.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (21/10/2026) ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kinerja para kepala desa, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kupang.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, Jhon Sulla, kepada RSKK mengatakan bahwa pelaksanaan rakor tersebut bertujuan untuk mempercepat berbagai kegiatan pembangunan di tingkat desa sekaligus mengevaluasi kinerja para kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Jhon Sulla, pemerintah desa memiliki peran strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan di tingkat desa harus benar-benar memberikan manfaat serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan koordinasi dan evaluasi ini, pihaknya ingin memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan lebih baik, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain mendorong percepatan pembangunan, rakor tersebut juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi pemerintah desa, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyediaan pelayanan publik yang belum berjalan secara optimal.

Jhon Sulla berharap, melalui kegiatan ini, para kepala desa dapat semakin meningkatkan disiplin, tanggung jawab, serta komitmen dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak Kejaksaan dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga. Dengan adanya koordinasi lintas sektor, pemerintah desa diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aspek perlindungan sosial ketenagakerjaan serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa sesuai ketentuan hukum.

Sinergi tersebut dinilai penting agar pemerintah desa tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan masyarakat, administrasi pemerintahan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan program maupun anggaran desa.

Dinas PMD Kabupaten Kupang berharap, rakor desa ini dapat menjadi langkah nyata untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa secara berkelanjutan. Dengan koordinasi yang semakin kuat, berbagai persoalan di tingkat desa diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, peningkatan kinerja aparatur desa dan penguatan kerja sama dengan instansi terkait diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang lebih maju, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berkualitas di Kabupaten Kupang. 

Selaian BPJS ketenagakerjaan dan kejaksaan, dinas PMD kab kupang juga menggandeng PDAM kabupaten kupang, guna meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat dan juga dari pihak bapenda terkait dengan persoalan tunggakan pajak.