Perubahan Desil Tidak Tepat , Janda Lansia Miskin Masuk Kategori Orang Kaya

Reporter : Opa Baha

KUPANG TIMUR, LPPL RSKK– Persoalan perubahan desil penerima bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kupang. Sejumlah warga Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, mengeluhkan ketidaksesuaian data kesejahteraan yang berdampak pada penyaluran bantuan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran.

Kepala Desa Manusak, Arthur Ximenes, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan beberapa kasus di mana kondisi ekonomi warga di lapangan tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat dalam sistem pemerintah. Akibatnya, warga yang seharusnya layak menerima bantuan justru terancam kehilangan haknya.

Menurut Arthur, salah satu kasus yang paling mencolok adalah seorang janda lanjut usia yang hidup dalam kondisi ekonomi sangat terbatas, namun tercatat berada pada Desil 10 atau kelompok masyarakat yang dianggap paling mampu.

“Orang yang dianggap kehidupannya di bawah standar minimum malah masuk di Desil 10, artinya dianggap orang paling kaya. Padahal dia janda lansia yang hidup dalam keterbatasan,” ujar Arthur kepada media, Kamis (03/09/2026).

Ia menjelaskan, kondisi lansia tersebut bahkan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Saat menerima bantuan kursi roda dari Dinas Sosial atas arahan Bupati Kupang, yang bersangkutan harus dibantu secara fisik karena keterbatasan yang dimilikinya.

Fenomena tersebut, kata Arthur, menunjukkan masih adanya persoalan dalam proses pendataan dan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat. Kesalahan penempatan desil berpotensi menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran dan memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Arthur menegaskan bahwa Pemerintah Desa Manusak terus mengingatkan warga agar aktif memeriksa status data kesejahteraan mereka. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat diminta segera melapor agar dapat dilakukan perbaikan melalui mekanisme yang tersedia.

Selain mengajak masyarakat berperan aktif, Arthur juga meminta para petugas pendata di lapangan untuk bekerja secara profesional, objektif, dan memahami kondisi riil masyarakat. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama agar seluruh program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.

Ia menekankan bahwa pemerintah desa tidak memiliki kepentingan untuk mempersulit masyarakat dalam mengakses bantuan. Sebaliknya, pemerintah desa berkomitmen menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.

Persoalan perubahan desil sendiri belakangan menjadi perhatian publik karena berpengaruh langsung terhadap penetapan penerima berbagai program bantuan sosial pemerintah. Karena itu, pembaruan dan validasi data secara berkala dinilai penting agar bantuan dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.